News-Madura, Pamekasan. Hari pertama kerja, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pamekasan banyak yang tidak masuk. Bahkan, di lingkungan sekretariat kabupaten (setkab) mencapai 20 persen PNS yang tidak masuk dari total 204 pegawai. Dengan begitu, yang tidak masuk kantor sebanyak 45 orang. Sehingga yang masuk kerja hanya sekitar 159 pegawai saja. Itu dari 10 bagian di setkab saja.
Data itu belum termasuk PNS di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kantor kecamatan, puskesmas dan lainnya. Sebab, jumlah yang tidak hadir belum diketahui pasti. Kendati demikian, PNS di lingkungan setkab yang tidak masuk itu diduga sudah mengantongi izin. Ada sebagian yang sakit, ada pula yang izin masih mudik. Sebagian lainnya sengaja mengambil libur karena pada saat libur yang bersangkutan masuk kantor akibat ada acara.
Sehingga meski tidak masuk alias membolos kerja, namun terkesan tidak masalah. Sebab, mereka yang tidak masuk menyertai dengan alasan normatif. Seperti izin atau cuti dan sebagainya. Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setkab Pamekasan Fadilah menjelaskan, semua PNS yang tidak masuk sudah ada izin. Mereka tidak masuk kantor bukan karena bolos. ”Mereka bukan bolos. Tapi, karena ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya, sakit dan lainnya,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura.
Dengan begitu, sambung dia, tentu sa ja tidak aka ada sanksi bagi PNS yang tidak masuk. Sebab, mereka tidak masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. ”Kalau su dah ada izin buat apa ditindak. Tentu saja tidak mungkin,” ujarnya. Sementara, terang dia, PNS di lingkungan pemkab jarang yang tidak masuk. Dari sejum- lah sidak yang dilakukan sangat minim yang tidak masuk, kalaupun ada rata-rata izin. ”Tingkat kehadiran pada hari pertama kerja ini memang sangat tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Kadarisman Sastrodiwirjo menjelaskan, di lapangan pihaknya belum menemukan ada PNS yang bolos. Kendati demikian, pihaknya masih akan melakukan evaluasi hari ini. ”Besok (hari ini, Red) kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya. Kadarisman mengungkapkan, yang sidak ke lapangan tidak hanya dirinya. Banyak pihak yang ikut ambil bagian, termasuk Plt Sekkab Herman Kusnadi. ”Data itu nanti akan dikumpulkan.
Baru bisa diketahui berapa jumlah PNS yang tidak masuk, dan alasannya apa,” ungkapnya. Sementara itu, kondisi yang relatif sama terjadi di Bangkalan. Pada hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran, ternyata banyak PNS di lingkungan Pemkab Bangkalan yang bolos kerja. Alasannya, mereka mengajukan cuti tambahan dan alasan sakit. Hal ini diketahui setelah inspektorat, ssisten III dan badan kepegawaian daerah (BKD) menggelar sidak ke berbagai instansi kemarin.
Di antara instansi yang disidak seperti RSUD Syamrabu, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas ketahanan pangan dan satpol PP. Nah, dari hasil sidak tersebut ditemukan beberapa PNS yang masih bolos. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan Abdul Rasjid, sidak dilakukan untuk menjaga kedisiplinan. Juga, untuk mengetahui kesiapan PNS Bangkalan dalam melayani masyarakat pascalibur panjang Lebaran. ”Saya melihat masih ada pegawai yang bolos,” ungkapnya.
Rasjid-sapaan akrab Abdul Rasjid menambahkan, PNS yang bolos akan dicatat dan akan diproses sesuai dengan peraturan. ”Kami hanya bisa melakukan sidak untuk hasil- nya diserahkan ke inspektorat,” jelasnya. Sementara itu, dari pihak In- spektorat Bangkalan Yulianto membantah adanya PNS yang bolos saat masuk hari pertama. Menurut dia, tidak ada pegawai yang bolos karena sudah ada surat edaran dari bupati agar masuk saat hari pertama pascalibur panjang.
”Kami tidak menemukan pegawai yang bolos saat kami melakukan sidak di berbagai tempat, tetapi memang ada PNS yang tidak datang, akan tetapi bukan bolos. Tapi, cuti dan sakit,” ungkapnya. Sayangnya, data lengkap PNS bolos tidak diberikan oleh BKD dan inspektorat Di Sampang, juga relatif sama. Hari pertama masuk kerja juga banyak PNS bolos. Itu diketahui dari hasil sidak tim kemarin. Tidak hanya pegawai di perkantoran yang ada di Kec/Kota Sampang yang menjadi target sidak.
Namun, beberapa tim juga diturunkan langsung ke 14 kecamatan. Pantauan Jawa Pos Radar Madura kemarin, tim satu dikomandani oleh Plt Sekkab Sampang Tantowi, Kepala BKD Sri Andayo Sudono. Mereka memulai melakukan sidak pukul 07.00 ke dinas PU Pengairan. Kemudian bergerak ke disperindagtam, dinas PU Cipta Karya dan Dinas Kesehatan. Dari empat lokasi tersebut, tim tidak menemukan pegawai negeri yang bolos.
Namun, hanya ada empat pegawai yang tidak masuk lantaran 1 cuti hamil, 1 alasan sakit, 1 menempuh pendidikan serta 1 berjaga malam. Kepala inspektorat yang sekaligus Plt Sekkab Sampang Tantowi mengatakan, sidak ini dilakukan untuk mengetahui dan memantau kehadiran seluruh PNS di semua SKPD. ”Tujuan kita untuk mengetahui seberapa jauh kedisiplinan PNS. Alhamdulillah, dari hasil sidak yang kami lakukan tidak ada yang bolos tanpa izin.
Kalaupun ada yang tidak masuk, itu karena sakit atau sedang pendidikan,” katanya. Apakah ada sanksi jika ditemukan PNS yang bolos? Tantowi memastikan, mereka yang bolos dipastikan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Yakni, mengacu kepada PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Adapun bentuk hukumannya tergantung dari tingkat pelanggaran, serta akumulatif kesalahan yang pernah dibuat. ”Pasti ada sanksi tegas jika memang terbukti tidak disiplin,” tegasnya.
