Popular Posts

Random Post

Visitors

Tampilkan postingan dengan label Sampang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sampang. Tampilkan semua postingan

Jumat, 02 Agustus 2013

Pembagian Zakat di Sampang Ricuh

News-Madura, Sampang. Pembagian zakat di Pendapa Bupati Sampang kemarin (31/7) ricuh. Ribuan warga berdesak-desakan berebut masuk ke pendapa. Mereka berdatangan untuk mendapatkan zakat sebesar Rp 50 ribu yang dibagibagikan oleh Pemkab Sampang. Kericuhan terjadi karena dua ribu warga yang diundang ke pendapa tak sabar harus antre di bawah terik matahari. Kaum duafa tersebut harus bediri hingga berjam-jam di depan pagar pendapa bupati. Aksi saling dorong antara warga dengan polisi pun tak terelakkan.
”Tadi saya sempat tidak bisa bernapas karena tergencet,” ucap Safi , salah satu penerima zakat yang kemarin harus berdesak-desakkan. Tak hanya itu, Safi menambahkan, dia bersama ribuan rekannya hurus rela antre berjam-jam di tengah puasa. Warga Jalan Panglima Sudirman tersebut, mengaku bersama kaum duafa lainnya sempat kesal sehingga warga terpaksa mendorong petugas keamanan. ”Katanya zakat akan dicairkan pukul 09.00. Tapi sampai berjam-jam tak dilakukan.
Kami (penerima zakat, Red.) kesal. Makanya terjadi aksi dorong-mendorong,” ungkap Safi dengan nada kesal. Terkait kericuhan tersebut, Bupati Sampang Fannan Hasib tidak membantahnya. Meski demikian, orang nomor satu di Pemkab Sampang ini menanggapi hal tersebut dengan dingin. ”Memang sempat mau ricuh, tapi kan tidak ada korban. Ini sudah berjalan lancar,” aku Fannan saat dikonfi rmasi Jawa Pos Radar Madura kemarin.
Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengakui sempat kewalahan dengan kondisi pembagian zakat kemarin. Sebab, personel yang diturunkan sedikit. Untuk mengawal 2.000 penerima zakat, keamanan yang diturunkan hanya 70 personel. Petugas keamanan tersebut terdiri dari polisi, TNI dan satpol PP. Meski demikian, Imran mengklaim warga masih bisa dikendalikan. ”Alhamdulillah, keamanan berjalan baik. Warga bisa dikendalikan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Malik Amrullah selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan, pembagian zakat tersebut dilakukan secara serentak di empat belas kecamatan. Untuk pencairan, di Pendapa Bupati Sampang sebanyak 2.000 kaum duafa. Sementara untuk 14 kecamatan se-Sampang jumlahnya mencapai 1.400 warga duafa. ”Total zakat yang terkumpul Rp 361 juta. Itu diberikan kepada ribuan kaum duafa. Di pendapa sebanyak 2.000 kaum duafa dan 1.400 di semua kecamatan.
Ini dipasrahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) Sampang untuk membagikan zakat sebesar Rp 25 juta. Diberikan melalui Tagana Rp 3 juta,” terang Malik. Dijelaskan, untuk 2.000 duafa di pendapa per orang mendapatkan Rp 50 ribu, sedangkan 1.400 duafa di 14 kecamatan per orang mendapatkan Rp 150 ribu.
Dengan rincian tersebut, diketahui anggaran di pendapa mencapai Rp 100 juta. Sementara di 14 kecamatan mencapai Rp 210 juta. Namun, jika ditotal dengan zakat yang dikelola NU dan Tagana, jumlahnya berbeda dengan apa yang disampaikan Malik. Sebab, total zakat yang disalurkan semestinya Rp 338 juta.
Sumber: (radar madura)

Anggota Dewan Enggan Di-PAW

Anggota Legislatif yang Loncat Parpol
News-Madura, Sampang. Proses PAW anggota dewan loncat partai politik (parpol), hingga kemarin (31/7) baru tiga orang. Padahal pengajuan pengunduran diri 13 anggota dewan tersebut sudah beberapa bulan yang lalu. Namun, parpol tidak juga melakukan pengajuan PAW kepada pimpinan DPRD Sampang. Tak hanya sikap parpol, anggota legislatif pun menunjukkan sikap enggan untuk hengkang dari gedung dewan. M. Hodai misalnya.
Anggota DPRD Sampang dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang akan maju dari Demokrat tersebut, mengaku akan tetap masuk kantor hingga periode 1999-2014 berakhir. ”Kami kan dipilih oleh rakyat, sampai masa jabatan berakhir kami tetap wakil rakyat,” ucapnya saat ditemui kemarin. Hodai juga membenarkan jika dirinya akan loncat partai pada Pileg 2014 mendatang. Dia mengakui, jika dirinya sudah menyerahkan surat keterangan (SK) pengunduran diri dalam proses.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pokja Pencalonan KPU Sampang Miftahur Rozaq. Rozaq menjelaskan, 13 anggota dewan yang loncat parpol sudah menyetorkan keterangan SK pengunduran diri dalam proses seperti yang dilakukan Hodai. Bahkan, tiga dari 13 anggota legislatif tersebut sudah menyerahkan SK pergantian antara waktu (PAW) dalam proses. Yakni, Zairofi, Hakiki dan Moh. Far Far. Untuk Zairofi sudah mengajukan siapa penggantinya nanti.
Politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan Moh. Zirah sebagai penggantinya dari dapil IV Sampang. Sementara untuk Hakiki dan Moh. Far Far, hingga kemarin belum mengajukan siapa penggantinya nanti. Kedua politikus itu baru sebatas menyerahkan SK PAW dalam proses. ”Untuk Hakiki dan Far Far sudah mengajukan proses PAW. Tapi belum menyetor berkas kelengkapannya. Nama penggantinya masih belum diajukan,” terang Pokja Pencalonan KPU Sampang Miftahur Rozaq.
Terkait kapan PAW ketiga belas anggota legislatif tersebut dilaksanakan, Rozaq menjelaskan bahwa hal itu bukan kewenangan KPU. Menurutnya, KPU hanya menyediakan data hasil Pileg 2009 lalu untuk dijadikan acuan PAW. Rozaq juga memastikan proses PAW tidak akan berpengaruh pada proses tahapan pileg. ”Ketika proses PAW lambat, itu tidak ada masalah,” terangnya. Terpisah, Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto membenarkan jika pengajuan proses PAW baru diserahkan oleh tiga anggota DPRD Sampang yang akan loncat parpol.
Namun, dia membantah jika Hakiki dan Moh. Far Far belum menyerahkan nama pengganti PAW. Menurutnya, kedua anggota legislatif tersebut sudah menyiapkan penggantinya. Namun, masih belum disampaikan ke KPU. ”Hakiki dan Far Far sudah ada penggantinya. Hanya saja, kami masih menunggu tanda tangan dari ketua. Saat ini ketua DPRD sedang menjalani umrah,” terang Sudarmanto kepada Jawa Pos Radar Madura.
Darmanto -panggilan akrab Sudarmanto- mengaku proses PAW itu tergantung juga pada pimpinan DPRD. Menurut dia, apabila anggota dewan loncat parpol masih belum menerima SK pengunduran diri dari gubernur, otomatis masih bisa menikmati fasilitas dan gaji sebagai anggota DPRD Sampang. ”Sepanjang belum ada pemberhentian dari gubernur, masih kita bayar gajinya.
Sama seperti dewan aktif lainnya,” terangnya. Sekadar informasi, SK pengunduran diri atau SK pemberhentian dalam proses paling lambat diterima KPU hari ini (1/8). Agenda KPU selanjutnya adalah proses penentuan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Sampang pada tanggal 10 sampai 20 Agustus. Sementara penentuan lolos tidaknya, diumumkan pada 23-24 Agustus.
Sumber: (radar madura)

Selasa, 23 Juli 2013

PNS Pengepul Togel Ditangkap

News-Madura, Sampang. Karena tertangkap basah mengepul togel, Subhan Suradi, 37, warga Dusun Raba Jateh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong ditangkap polisi. Staf UPTD Pendidikan Kecamatan Torjun ini, disergap polisi di rumahnya, kemarin (23/7). Tersangka dikabarkan menerima pembelian togel melalui layanan short message service (SMS) dan telepon.
Setelah direkapitulasi di notebook, orderan togel dikirim ke bandar melalui internet. Sekitar pukul 15.00, tersangka sudah bisa melihat nomor togel yang keluar. Tersangka ditangkap tim Reserse Mobil (Resmob) Satreskrim Polres Sampang saat asyik merekap nomor togel. ”Saya kirim nomor togel dan uangnya ke Hoki saya atas nama Arif Suyono. Dalam empat hari, kadang saya transfer uang sebesar Rp 2 juta.
Tapi kalau Sabtu dan Minggu libur,” terangnya. Tim resmob berhasil mengamankan barang bukti (BB) seperti notebook merek Lenovo plus modemnya, delapan lembar slip pengiriman uang dari bank, satu handphone merek Nexian, dua buah kalkulator, buku rekapan togel dan uang sejumlah Rp 45 ribu. 
Sumber : Radar Madura

Sekolah Swasta-Negeri Sampang Terima DAK

News-Madura, Sampang. Disdik Sampang mensosialisasikan pelaksanaan program dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan TA 2013. Kemarin (23/7), sebanyak 417 sekolah negeri dan swasta mendapat kucuran dana DAK. Program ini merupakan salah satu penunjang untuk kemajuan pendidikan. Plt Kepala Disdik Sampang Sumadi menyatakan, masih banyak sekolah di Sampang yang membutuhkan perbaikan. Termasuk, tambahan ruang belajar.
Program DAK ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembangunan gedung sekolah. ”Sekolah yang sudah rusak dan tak layak huni itu akan kita benahi. Meski tidak semua sekolah rusak mendapatkan dana, tapi ini akan sangat mengurangi banyaknya sekolah yang perlu dibenahi. Program ini kan per tahun, jadi harus bergiliran. Artinya, yang tidak mendapatkan tahun ini akan diusulkan tahun depan,” terang Sumadi.
Menurut Sumadi, program DAK selama ini sangat membantu pembangunan pendidikan di Sampang. Pihaknya berharap sekolah penerima menggunakan dana dengan baik. Kabid Kebijakan dan Pembiayaan Disdik Sampang HM. Jupri Riyadi menyatakan, program tersebut akan dimulai 1 Agustus mendatang. Pengerjaan program tersebut dibatasi hingga tiga bulan atau sampai akhir Oktober. Apabila melewati masa tersebut,  disdik akan melakukan pembinaan.
”Kriteria sekolah yang mendapatkan program DAK itu melalui hasil survei tim perwakilan dari dinas pendidikan, dewan pendidikan dan PU Cipta Karya. Tim inilah yang menentukan sekolah mana saja yang layak menerima bantuan,” terang Jupri Riyadi. Dijelaskan, program DAK tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ruang kelas, rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan. Juga bisa digunakan untuk pengadaan kelengkapan materi pelajaran.
”Total alokasi dana DAK Sampang TA 2013 mencapai Rp 73.067.751.150. rinciannya untuk SD Rp 35.234.270.066, SMP Rp 16.781.896.764, SMA Rp 7.917.248.470 dan SMK Rp 13.134.335.852,” paparnya. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menambahkan, dana DAK merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk mengembangkan pendidikan. Program DAK diharapkan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. ”Tahun ini Sampang mendapat jatah lebih besar dibanding tahun lalu. Ini merupakan salah satu modal untuk memajukan pendidikan,” pungkasnya.
Sumber: Radar Madura

Jumat, 19 Juli 2013

Khofifah Yakin Menang Banding

News-Madura, Surabaya. Tim hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa- Herman S Sumawiredja (BerKah), hari ini Jumat, (19/7) mengirimkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), terkait perlakuan berbeda kandidat pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Ada perlakukan berbeda, yang seharusnya netral, profesional dan imparsial ternyata itu dilampaui. Ada keganjilan yang vulgar, dan hasil telaah, tim hukum pasangan BerKah kemudian menyusun gerakan untuk menempuh langkah hukum. Karena negara ini memberikan ruang untuk itu, sesuai dengan undang-undang,” ujar Khofifah, Kamis (18/7).
Meski ditanyakan tidak lolos, Khofifah mengaku optimis dengan apa yang diperjuangkannya itu berjalan lancar. Sebab, selain pendukung dan tim, semua pihak juga terus berdatangan memberikan dukungan untuk terselenggaranya Pilkada Bersih di Jatim.
“Insya Allah optimisme saya dan tim tidak akan padam. Karena kemungkaran itu akan terus merajalela jika kita biarkan. Dan, saya tegaskan tidak ada pengadilan dukungan atau take over, termasuk juga tidak ada kompromi politik, untuk kemungkaran,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Achmad mengatakan, pasangan BerKah masih memiliki kesempatan untuk ikut sebagai peserta Pilgub. Dengan catatan, gugatannya dikabulkan oleh PTUN.
“Masih ada peluang bagi Ibu Khofifah, asalkan putusan PTUN keluar sebelum surat suara dicetak. Tapi putusan PTUN itu kan tidak bisa diprediksi, kadang cepat kadang menunggu lama. Kalau Pilgub sudah dilaksanakan, ya tidak bisa, kalau gugatan itu dimenangkan di tingkat PTUN sebelum surat suara dicetak, Ibu Khofifah masih bisa dimasukkan sebagai peserta Pilgub,” ujar Andry.
Hingga saat ini, pasca putusan pleno KPU Jatim pada 14 Juli lalu, Khofifah Indar Parawansa mengklaim kalau semua elemen pendukung dan timnya tetap solid. Dan mereka mengaku belum lelah berjuang melawan ketidakadilan yang mereka terima, tersingkir  di Pilgub Jatim 2013.
Bahkan Ketua Umum PP Muslimat NU ini menegaskan mengharamkan suara wanita Muslimat NU di Jatim untuk diberikan kepada pasangan nomor urut 1. Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).
“Saya tidak ingin suara Muslimat NU di Jatim untuk pasangan itu (KarSa). Kalau mau golput silahkan, atau ke calon lain”, tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan BerKah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Salahuddin Wahid yang melarang pendukungnya menyumbangkan suara untuk KarSa. Hal tersebut dibenarkan, Ahmad Milah Hasan, anggota tim pemenangan Khofifah.
Untuk diketahui, pasangan BerKah akhirnya dicoret oleh KPU karena terganjal dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI.
Sehingga, dari 15,55 persen suara dukungan yang semula dikantongi BerKah berkurang menjadi 14,81 persen.

Senin, 07 Januari 2013

Massa Desak Dewan Agar Segera Syahkan APBD Sampang

New-Madura, Sampang. sekitar 100 orang massa melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sampang. Ratusan massa itu mendesak agar DPRD sampang segera mengesahkan APBD tahun 2013. dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.
Ketegangan itu terjadi, pada saat massa peduli APBD Sampang ini memaksa masuk ke dalam gedung dewan, karena di pintu masuk tidak ada aparat. Massa dengan mudah masuk gedung dewan, namun pada saat hendak masuk ke ruangan di gedung DPRD Sampang, massa di hadang puluhan aparat polres sampang. Sempat terjadi aksi dorong dengan polisi hingga korlap aksi meminta massa tenang. “jika sampai lima belas menit tidak ada anggota dewan yang menemui kami, maka kami akan masuk ke dalam melakukan sweeping,” teriak koorlap aksi Yusuf
Dikatakan Yusuf, hingga saat ini APBD Sampang belum disahkan, belum disahkannya APBD ini mungkin kurang dana untuk anggota dewan. “kalau APBD tidak disyahkan, Dewan jug aakan kekuranagn dana,” kata Yusuf.
meski sudah memasuki tahun 2013, namun APBD Sampang hingga saat ini belum disahkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sampang. akibatnya jika hingga awal pebruari 2013, APBD belum juga disahkan, maka APBD Sampang akan terancam di potong 30 persen oleh pemerintah pusat.
Sementara itu Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah kepada pendemo mengatakan, belum disahkannya APBD karena racangan APBD baru masuk pada bulan Desember lalu, yang bersamaan dengan digelarnya Pilkada Sampang. hampir semua anggota dewan sibuk karena banyaknya calon bupati yang ikut melalui partai politik.
Selengkapnya Baca, disini
 
Copyright © 2011. News of Madura: Sampang . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template modify by Creating Website. Inspired from CBS News