Izin Rumah Sakit Larasati Kembali Dipertanyakan DPRD Pamekasan

News-Madura. Pamekasan. Komisi D DPRD Pamekasan akan melakukan penelitian kembali tentang izin operasional Rumah Sakit Larasati yang terletak di Jalan Mandilaras No.74, Kelurahan Gladakanyar, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan, belum mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Ia mengatakan, dalam sidak yang dilakukan komisi D sebelumnya, rumah sakit milik pejabat publik di Pamekasan tersebut memang belum mengantongi izin.

“Makanya kami akan melakukan penelitian lagi, mempertanyakan kembali kepada pemilik rumah sakit itu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan,” kata Juhaini kepada wartawan, Selasa (2/7/2013).

Juhaini mengemukakan hal ini menanggapi pertanyaan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa Pamekasan yang sebelumnya berunjuk rasa menuntut agar pemkab bertindak tegas menyikapi keberadaan rumah sakit itu yang diketahui belum mengantongi izin operasional.

Rumah Sakit Larasati ini merupakan rumah sakit swasta milik Direktur RSD Dr Martodiwirdjo Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi.

Sebelumnya sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sempat berunjuk rasa memprotes penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Gerakan para aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan ini digelar, setelah menerima keluhan dari sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit itu, bahwa mereka tidak dimintai persetujuan pembangunan rumah sakit.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, setiap pembangunan jenis izin usaha, harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar untuk mendapatkan izin lingkungan atau HO.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, protes atas izin operasional Rumah Sakit milik dr Iri Agus Subaidi itu sebenarnya telah disampaikan aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sejak tahun 2011.

Ketika itu lembaga legislatif langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit itu, dan memang pihak rumah sakit tidak bisa menunjukkan izin operasionalnya. Saat itu Humas Rumah Sakit Larasi Hasbullah beralasan izin operasional Rumah Sakit Larasati masih dipegang Dinas Kesehatan Pamekasan.

Akan tetapi Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Baey sendiri justru mengaku tidak mengetahui adanya izin operasi rumah sakit milik dr Iri Agus Subaidi tersebut dengan alasan yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala Dinkes.

Belakangan, Ismail kepada sejumlah media mengakui bahwa Rumah Sakit Larasati itu memang tidak mengantongi izin operasional.

Selain Rumah Sakit Larasati, katanya ketika itu, pusat pengobatan lainnya yang juga tidak mengantongi izin operasional ialah Rumah Sakit As-Syifa dan klinik Aisyiah.

“Rumah sakit itu merupakan rumah sakit khusus. Di mana untuk Larasati hanya bisa melayani ObsGyn (Kandungan), dan As-Syifa untuk Bedah. Nah, untuk klinik Aisyiah, di sana hanya sebagai klinik pelayanan kesehatan rawat inap,” kata Ismail.

Izin operasional Rumah Sakit Larasati, As-Syifa dan Klinik Aisyiah, kata Ismail Bey saat itu, tidak sesuai dengan praktik operasional di lapangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ia mencontohkan, seperti, Rumah Sakit As-Syifa tetap menerima pasien non bedah dan Klinik Aisyiah menerima operasi caesar bagi pasiennya, serta Rumah Sakit Larasati menerima pasien di luar pasien kandungan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, saat DPRD Pamekasan melakukan sidak, pihak rumah sakit berjanji akan secepatnya mengurus izin operasional, sesuai pola operasional di rumah sakit itu.

“Saat ini kami belum mengetahui karena memang belum melakukan klarifikasi lanjutan dan pihak Rumah Sakit maupun Dinkes belum menyampaikan laporan kepada kami, terkait keberadaan rumah sakit itu apakah sudah mengantongi izin atau belum,” katanya menjelaskan. (Media Madura)

Kampas tuntut RS Swasta ditutup

News-Madura, Pamekasan. SALAH satu poin penting tuntutan KAMPAS karena RS swasta beroperasi tidak sesuai dengan izin sementara yang dikeluarkan. Sehingga RS swasta dianggap melanggar UU 44/2009 tentang rumah sakit. Atas dasar itulah para aktivis KAMPAS menggelar aksi kemarin. Aksi mahasiswa ini dimulai sekitar pukul 09.00.

Mereka long marchdi sepanjang Jl Jokotole. Sambil jalan mereka melakukan orasi secara bergantian. Orasi dilakukan sampai tiba di kantor dinkes di kantor pem-kab timur. Dalam orasinya, mereka mengecam dinkes yang tekesan ”ompong” menindak RS swasta. Seperti pada aksi-aksi umumnya, aktivis KAMPAS juga membawa sejumlah poster.

Salah satunya bertuliskan ”Tutup rumah sakit swasta karena melanggar UU 44/2009” dan sejumlah poster lainnya. Setibanya di kantor pemkab timur, rombongan KAMPAS langsung menuju gedung dinkes di bagian utara kompleks pemkab. Sayangnya, mahasiswa kali ini tidak sempat bertemu dengan Kepala Dinkes Ismail Bey. Sebab, Kadinkes sedang berada di Surabaya.

Sebenarnya, kala itu staf Ismail Bey hendak memberikan keterangan. Namun, puluhan mahasiswa itu malah tidak memedulikan. Bahkan, mereka memilih untuk membubarkan diri. Kendati demikian, mereka mengancam untuk kembali lagi jika tuntutan tidak diindahkan. Korlap Aksi Markus Malaka menjelaskan, pihaknya sangat kecewa kepada dinkes. Sebab, terkesan mengabaikan tuntutan mereka.

”Kami minta dinkes untuk segera melakukan penu-tupan rumah sakit swasta itu. Sebab, beroperasi tidak sesuai peruntukannya,” katanya. Markus menuturkan, Kadinkes terkesan tidak berani dalam melakukan penutupan. Apalagi, pihaknya curiga ada orang dalam dinkes yang menjadi pemodal. ”Itu yang kami curigai. Mana idealisme Kadinkes. Kami tidak butuh bualan, melainkan bukti,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dinkes untuk bertindak tegas dalam masalah ini. Apalagi, fasilitas dari rumah sakit swasta juga tidak lengkap. ”Ada apa ini, dinkes koktidak berani. Ini yang menjadi pertanyaan besar kami,” tuturnya dengan nada datar. Sekretaris Dinkes Samik Abidin menjelaskan, Kadinkes bukan sengaja tidak menemui peserta aksi. Melainkan sedang ada rapat di Grahadi Surabaya.

”Bukan menghindar, tapi hanya meng-hadiri rapat saja,” katanya. Sementara itu, Kabid PSDK (Pengembangan Sumber Daya Kesehatan) Ali Taufiq mengungkapkan, pihaknya bukan tidak bergerak terkait masalah itu. Pihaknya sudah melakukan peneguran kepada RS swasta. ”Kami sudah melakukan teguran. Itu kansudah langkah dari kami,” katanya. Intinya, terang Ali Taufiq, yang tidak sesuai hendaknya dilengkapi.

Namun, apabila sampai dengan izin sementara itu tidak ada kejelasan, maka bisa jadi RS tersebut akan diturunkan kelasnya. ”Kalau bagi mahasiswa yang dimaksud bergerak itu menutup rumah sakit, namun bukan begitu,” tukasnya. Untuk diketahui, salah satu RS swasta yang sempat menjadi sorotan adalah RS Larasati. Di RS Larasati diduga tidak sesuai perizinan yang dimiliki. Dalam perizinan hanya sebagai RS ber-salin, namun melayani pasien umum.

Sikap tegas Bupati Pamekasan terkait "Pungli" DINKES

News-Madura, Pamekasan. Bupati Pamekasan, Madura, Kholilurrahman menegaskan akan mengusut praktik pungutan liar yang terjadi di Dinas Kesehatan setempat.

Praktik pungutan liar ini dilakukan oleh oknum pejabat Dinkes kepada para bidan di masing-masing puskesmas di Pamekasan dengan cara memotong honor mereka pada bidang pelayanan jaminan persalinan (jampersal).

"Dalam waktu dekat kami akan memanggil para pihak, termasuk Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab dalam program ini," kata Bupati Kholilurrahman dalam dialog terbatas dengan para wartawan di peringgitan pendopo pemkab setempat, Senin malam.

Dalam kesempatan itu, bupati juga meminta agar para bidan, korban praktik pungutan liar atasannya tersebut hendaknya bisa melaporkan secara langsung kepada dirinya dengan menunjukkan bukti-bukti penyimpangan.

Ia menegaskan, dirinya akan menjamin kerahasiaan dan identitas pelapor dengan catatan yang bersangkutan memang mengantongi bukti kuat dan tidak sekedar menyampaikan laporan yang tidak akurat.

"Kalau nantinya terbukti ada penyimpangan, yang jelas oknum yang bersangkutan akan kami tindak tegas," kata Kholilurrahman.

Praktik pungutan liar dalam program jampersal yang terjadi di lingkungan Dinkes Pamekasan ini terendus, setelah sebagian bidan menghadap DPRD Pamekasan mengeluhkan praktik pemotongan honor mereka oleh atasannya.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/327447/bupati-pamekasan-usut-praktik-pungli-di-dinkes