Tiga Program Besar Pamekasan

News-Pamekasan, Madura. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merencanakan tiga program besar untuk menopang program-program lainnya yang sudah lebih dulu diterapkan.

Sebelumnya, Pemkab setempat sudah memformat agenda bersama masyarakat. Yakni Bersama Bupati Membangun Desa (Bunga Bangsa), yang difokuskan pada program pendekatan pemerintah dengan masyarakat di desa-desa terpencil.

Dari tiga program tersebut, Pemkab setempat akan memprioritaskan pada pendidikan, pertanian dan menciptakan lapangan. "Insya'allah akan ada tiga program besar yang kita rencanakan, meliputi pembenahan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan," kata Achmad Syafii, Bupati Pamekasan, Senin (17/03/2014).

"Reformasi pertanian dan diklat interpeuner bagi generasi muda, untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk menciptakan generasi yang mandiri," imbuh Bupati yang menggantikan posisi Kholilurrahman itu.

Lebih lanjut Syafii menjelaskan, selain menentukan tiga program tersebut. Pihaknya bukan dalam artian mengabaikan program lain yang sudah diagendakan sebelumnya. "Kalau ini berhasil, bukan berarti yang lain ditinggalkan. Tapi kita akan fokuskan pada tiga poin ini," jelasnya. (Ari' Ayatullah) 

MPM Tuding Program Bupati 'Stagnan'

Bupati Achmad Syafi'i dan wakilnya Kholil Asy'ari

100 Hari Kepemimpinan Syafi i-Khalil

KOTA-Massa yang tergabung dalam Mahasiswa dan Pemuda Menggugat (MPM) berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pamekasan, kemarin (31/8). Kedatangan massa untuk menagih janji politik Bupati Ach. Syafi ’i. Janji politik tersebut terdiri dari tujuh program pemerintahan Syafii-Halil (Asri). Aktivis menganggap program yang sebelumnya didengung-dengungkan tersebut memble. Yakni, tak satu pun yang direalisasikan meski sudah 100 hari memimpin Pamekasan.

Ketujuh program itu meliputi, peningkatan honor guru tidak tetap (GTT) sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Kedua, Ach. Syafi i berjanji akan mengalokasikan dana Rp 300 juta per desa per tahun untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia. Ketiga, penyediaan dana talangan minimal Rp 2 miliar per tahun untuk menjamin stabilisasi harga tembakau dan garam petani.

Keempat, penyediaan dana minimal Rp 10 miliar per tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompa-pompa air di desa-desa yang rawan krisis air bersih. Kelima, mengalokasikan dana Rp 25 juta per desa per tahun untuk pengentasan pengangguran. Keenam adalah meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid dan musala serta pondok pesantren sebesar dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan program ketujuh adalah menyediakan dana minimal Rp 20 miliar per tahun, untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat pertanian dan nelayan. Namun ketujuh program tersebut dianggap oleh MPM tidak satu pun terlaksana. Aksi MPM tersebut langsung direspons oleh Bupati Pamekasan Ahmad Syafi i. Di hadapan demonstran bupati mengatakan, jika semua butuh proses dan tidak serta-merta langsung mengubah anggaran yang ada. Sebab semua butuh persetujuan dewan. Menurutnya, seluruh program akan terealisasi dalam kurun waktu tiga tahun. ”Sekali lagi, gerakan ini tentunya merupakan kontrol dan akan kami jadikan motivasi untuk terus memimpin pemerintahan Pamekasan ke depannya,” pungkasnya.

Sumber: (radar madura)

Sekolah Swasta-Negeri Sampang Terima DAK

News-Madura, Sampang. Disdik Sampang mensosialisasikan pelaksanaan program dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan TA 2013. Kemarin (23/7), sebanyak 417 sekolah negeri dan swasta mendapat kucuran dana DAK. Program ini merupakan salah satu penunjang untuk kemajuan pendidikan. Plt Kepala Disdik Sampang Sumadi menyatakan, masih banyak sekolah di Sampang yang membutuhkan perbaikan. Termasuk, tambahan ruang belajar.

Program DAK ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembangunan gedung sekolah. ”Sekolah yang sudah rusak dan tak layak huni itu akan kita benahi. Meski tidak semua sekolah rusak mendapatkan dana, tapi ini akan sangat mengurangi banyaknya sekolah yang perlu dibenahi. Program ini kan per tahun, jadi harus bergiliran. Artinya, yang tidak mendapatkan tahun ini akan diusulkan tahun depan,” terang Sumadi.

Menurut Sumadi, program DAK selama ini sangat membantu pembangunan pendidikan di Sampang. Pihaknya berharap sekolah penerima menggunakan dana dengan baik. Kabid Kebijakan dan Pembiayaan Disdik Sampang HM. Jupri Riyadi menyatakan, program tersebut akan dimulai 1 Agustus mendatang. Pengerjaan program tersebut dibatasi hingga tiga bulan atau sampai akhir Oktober. Apabila melewati masa tersebut,  disdik akan melakukan pembinaan.

”Kriteria sekolah yang mendapatkan program DAK itu melalui hasil survei tim perwakilan dari dinas pendidikan, dewan pendidikan dan PU Cipta Karya. Tim inilah yang menentukan sekolah mana saja yang layak menerima bantuan,” terang Jupri Riyadi. Dijelaskan, program DAK tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ruang kelas, rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan. Juga bisa digunakan untuk pengadaan kelengkapan materi pelajaran.

”Total alokasi dana DAK Sampang TA 2013 mencapai Rp 73.067.751.150. rinciannya untuk SD Rp 35.234.270.066, SMP Rp 16.781.896.764, SMA Rp 7.917.248.470 dan SMK Rp 13.134.335.852,” paparnya. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menambahkan, dana DAK merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk mengembangkan pendidikan. Program DAK diharapkan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. ”Tahun ini Sampang mendapat jatah lebih besar dibanding tahun lalu. Ini merupakan salah satu modal untuk memajukan pendidikan,” pungkasnya.

Sumber: Radar Madura

5 Bulan Penjara untuk Nurmaluddin

News-Madura, Pamekasan. Maka, dibenarkan oleh hukum jika proses persidangan dilanjutkan. Memang terdakwa menerima dengan tuntutan JPU,” tegas Ketua Majelis Hakim Moh. Muchlis kepada Jawa Pos Radar Madura, kemarin. Dari pantauan Jawa Pos RadarMadura, setelah sidang dibuka untuk umum oleh Ketua Majelis Moh. Muchlis langsung dilanjutkan pembacaan tuntutan dari JPU.

Kasi Pidum Kejari Pamekasan M. Syafii yang bertindak sebagai JPU langsung membacakan tuntutannya.  Dalam amar tuntutannya, JPU menilai Nurmaluddin secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Hal itu sesuai dengan dakwaan yang menilai Nurmaluddin melakukan pengancaman kepada Sukma Firdaus terkait pemberitaan di Jawa Pos Radar Madura.

Untuk itulah, JPU menuntut Nurmaluddin dengan pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Selanjutnya, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Dalam pembelaannya, Nurmaluddin menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya sebagai tindakan refl eks mengingat dirinya dirugikan dalam konteks pemberitaan sebagaimana ditulis oleh Sukma Firdaus.

Setelah pembacaan tuntutan, tak lama kemudian majelis hakim langsung membacakan vonis untuk Nurmaluddin. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan JPU. Atas dasar itulah majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Nurmaluddin lima bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 bulan.

Versi majelis hakim, ada banyak yang meringankan bagi terdakwa. Selain tidak pernah dihukum, kasus yang dialami sudah ada mediasi oleh Dewan Pers, dan para pihak saling memaafkan. Selain itu, korban juga telah mencabut berkas dari polres. ”Putusan hakim sudah fi nal karena JPU maupun terdakwa telah menerima.

Konsekuensi vonis itu, Nurmaluddin tidak akan ditahan. Hanya saja, selama sepuluh bulan ke depan tidak boleh mengerjakan tindakan pidana yang dapat dihukum,” jelasnya. Ditegaskan, jika dalam sepuluh bulan ke depan ternyata Nurmaluddin tidak melakukan tindak pidana itu, lima bulan penjara yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalani. Karena para pihak sudah menerima, maka otomatis putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

Sementara itu, atas putusan majelis hakim, JPU langsung menyatakan menerima. ”Jadi, karena putusan sudah lebih dari 2/3 tuntutan, maka tidak ada kewajiban bagi JPU untuk melakukan upaya hukum atas putusan hakim itu,” kata Moh. Syafi i.   Seperti diketahui, Nurmaluddin dilaporkan ke Polres Pamekasan oleh Sukma Firdaus terkait kasus dugaan pengancaman.

Tindakan Nurmaluddin sebagai respons atas berita yang diyakini menyudutkannya terkait dugaan pungutan gaji untuk para karyawan Kemenag. Setelah pemberitaan itu, Nurmaluddin  mendatangi Kantor Biro Jawa Pos Radar Madura Pamekasan untuk menemui Sukma Firdaus. Saat itulah dugaan pengancaman itu terjadi dan dialami wartawan alumni UIN Jogjakarta itu. Atas dasar itulah Sukma Firdaus lantas melaporkan kasus itu ke Polres Pamekasan.

Sumber: Radar madura

Khofifah Yakin Menang Banding

News-Madura, Surabaya. Tim hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa- Herman S Sumawiredja (BerKah), hari ini Jumat, (19/7) mengirimkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), terkait perlakuan berbeda kandidat pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada perlakukan berbeda, yang seharusnya netral, profesional dan imparsial ternyata itu dilampaui. Ada keganjilan yang vulgar, dan hasil telaah, tim hukum pasangan BerKah kemudian menyusun gerakan untuk menempuh langkah hukum. Karena negara ini memberikan ruang untuk itu, sesuai dengan undang-undang,” ujar Khofifah, Kamis (18/7).

Meski ditanyakan tidak lolos, Khofifah mengaku optimis dengan apa yang diperjuangkannya itu berjalan lancar. Sebab, selain pendukung dan tim, semua pihak juga terus berdatangan memberikan dukungan untuk terselenggaranya Pilkada Bersih di Jatim.

“Insya Allah optimisme saya dan tim tidak akan padam. Karena kemungkaran itu akan terus merajalela jika kita biarkan. Dan, saya tegaskan tidak ada pengadilan dukungan atau take over, termasuk juga tidak ada kompromi politik, untuk kemungkaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Achmad mengatakan, pasangan BerKah masih memiliki kesempatan untuk ikut sebagai peserta Pilgub. Dengan catatan, gugatannya dikabulkan oleh PTUN.

“Masih ada peluang bagi Ibu Khofifah, asalkan putusan PTUN keluar sebelum surat suara dicetak. Tapi putusan PTUN itu kan tidak bisa diprediksi, kadang cepat kadang menunggu lama. Kalau Pilgub sudah dilaksanakan, ya tidak bisa, kalau gugatan itu dimenangkan di tingkat PTUN sebelum surat suara dicetak, Ibu Khofifah masih bisa dimasukkan sebagai peserta Pilgub,” ujar Andry.

Hingga saat ini, pasca putusan pleno KPU Jatim pada 14 Juli lalu, Khofifah Indar Parawansa mengklaim kalau semua elemen pendukung dan timnya tetap solid. Dan mereka mengaku belum lelah berjuang melawan ketidakadilan yang mereka terima, tersingkir  di Pilgub Jatim 2013.

Bahkan Ketua Umum PP Muslimat NU ini menegaskan mengharamkan suara wanita Muslimat NU di Jatim untuk diberikan kepada pasangan nomor urut 1. Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

“Saya tidak ingin suara Muslimat NU di Jatim untuk pasangan itu (KarSa). Kalau mau golput silahkan, atau ke calon lain”, tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan BerKah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Salahuddin Wahid yang melarang pendukungnya menyumbangkan suara untuk KarSa. Hal tersebut dibenarkan, Ahmad Milah Hasan, anggota tim pemenangan Khofifah.

Untuk diketahui, pasangan BerKah akhirnya dicoret oleh KPU karena terganjal dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI.

Sehingga, dari 15,55 persen suara dukungan yang semula dikantongi BerKah berkurang menjadi 14,81 persen.

Sumber: http://www.koranmadura.com

Said Abdullah Kunjungi Pasar Tradisional

News-Madura, Pamekasan. Awal tiba di pasar kolpajung , pendiri Said Abdullah Institute (SAI) ini, disambut hangat para pedagang dan pengunjung yang berada di pasar, selain bersalaman dengan para pembeli, ia juga menyapa penjual yang memadati pasar.

Anggota DPR-RI Dapil Madura itu juga membeli sejumlah barang yang dijual di pasar, dan bahkan sempat mewawancarai beberapa pedagang. Tidak hanya itu, ia juga sempat ikut makan bersama salah satu penjual daging. Setelah menyantap nasi, MH. Said Abdullah juga membantu memotong daging untuk dijual, bahkan di hadapan para penjual lainnya ia menunjukkan sejumlah daging yang telah dibelinya.

Kedatangan Said ke pasar ini, dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya pedagang pasar, selain itu untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh para pedagang. Said menambahkan, saat ini masyarakat semakin sulit pasca naiknya harga bahan bakar mintyak (BBM), yang mana harga bahan pokok terus mengalami kenaikan, apalagi menjelang bulan ramadan.

Pasangan Bambang DH dalam Pilgub Jatim tersebut berharap, untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah diharap segera menggelar operasi pasar menjelang bulan suci ramadan. Setelah selesai berkelililing di pasar, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung simbol jempol jelang Pilgub itu, melanjutkan kunjungannya ke yayasan Miftahur Rahman di desa tlonto rajeh kecamatan Pasean. Said Abdullah bersama rombongan mengakhiri kunjungannya , dengan kegiatan rutin pembacaan yasin dan ramah tamah (Yasima), di kediaman Moh.Mokri salah satu wartawan Madura Channel, desa bajang kecamatan pakong Pamekasan ,MH Said Abdullah mendapat sambutan positif tokoh masyarakat dan para undangan. (dinQari/ Madura Channel)

Izin Rumah Sakit Larasati Kembali Dipertanyakan DPRD Pamekasan

News-Madura. Pamekasan. Komisi D DPRD Pamekasan akan melakukan penelitian kembali tentang izin operasional Rumah Sakit Larasati yang terletak di Jalan Mandilaras No.74, Kelurahan Gladakanyar, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan, belum mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Ia mengatakan, dalam sidak yang dilakukan komisi D sebelumnya, rumah sakit milik pejabat publik di Pamekasan tersebut memang belum mengantongi izin.

“Makanya kami akan melakukan penelitian lagi, mempertanyakan kembali kepada pemilik rumah sakit itu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan,” kata Juhaini kepada wartawan, Selasa (2/7/2013).

Juhaini mengemukakan hal ini menanggapi pertanyaan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa Pamekasan yang sebelumnya berunjuk rasa menuntut agar pemkab bertindak tegas menyikapi keberadaan rumah sakit itu yang diketahui belum mengantongi izin operasional.

Rumah Sakit Larasati ini merupakan rumah sakit swasta milik Direktur RSD Dr Martodiwirdjo Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi.

Sebelumnya sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sempat berunjuk rasa memprotes penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Gerakan para aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan ini digelar, setelah menerima keluhan dari sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit itu, bahwa mereka tidak dimintai persetujuan pembangunan rumah sakit.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, setiap pembangunan jenis izin usaha, harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar untuk mendapatkan izin lingkungan atau HO.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, protes atas izin operasional Rumah Sakit milik dr Iri Agus Subaidi itu sebenarnya telah disampaikan aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sejak tahun 2011.

Ketika itu lembaga legislatif langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit itu, dan memang pihak rumah sakit tidak bisa menunjukkan izin operasionalnya. Saat itu Humas Rumah Sakit Larasi Hasbullah beralasan izin operasional Rumah Sakit Larasati masih dipegang Dinas Kesehatan Pamekasan.

Akan tetapi Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Baey sendiri justru mengaku tidak mengetahui adanya izin operasi rumah sakit milik dr Iri Agus Subaidi tersebut dengan alasan yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala Dinkes.

Belakangan, Ismail kepada sejumlah media mengakui bahwa Rumah Sakit Larasati itu memang tidak mengantongi izin operasional.

Selain Rumah Sakit Larasati, katanya ketika itu, pusat pengobatan lainnya yang juga tidak mengantongi izin operasional ialah Rumah Sakit As-Syifa dan klinik Aisyiah.

“Rumah sakit itu merupakan rumah sakit khusus. Di mana untuk Larasati hanya bisa melayani ObsGyn (Kandungan), dan As-Syifa untuk Bedah. Nah, untuk klinik Aisyiah, di sana hanya sebagai klinik pelayanan kesehatan rawat inap,” kata Ismail.

Izin operasional Rumah Sakit Larasati, As-Syifa dan Klinik Aisyiah, kata Ismail Bey saat itu, tidak sesuai dengan praktik operasional di lapangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ia mencontohkan, seperti, Rumah Sakit As-Syifa tetap menerima pasien non bedah dan Klinik Aisyiah menerima operasi caesar bagi pasiennya, serta Rumah Sakit Larasati menerima pasien di luar pasien kandungan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, saat DPRD Pamekasan melakukan sidak, pihak rumah sakit berjanji akan secepatnya mengurus izin operasional, sesuai pola operasional di rumah sakit itu.

“Saat ini kami belum mengetahui karena memang belum melakukan klarifikasi lanjutan dan pihak Rumah Sakit maupun Dinkes belum menyampaikan laporan kepada kami, terkait keberadaan rumah sakit itu apakah sudah mengantongi izin atau belum,” katanya menjelaskan. (Media Madura)

Massa Desak Dewan Agar Segera Syahkan APBD Sampang

New-Madura, Sampang. sekitar 100 orang massa melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sampang. Ratusan massa itu mendesak agar DPRD sampang segera mengesahkan APBD tahun 2013. dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.

Ketegangan itu terjadi, pada saat massa peduli APBD Sampang ini memaksa masuk ke dalam gedung dewan, karena di pintu masuk tidak ada aparat. Massa dengan mudah masuk gedung dewan, namun pada saat hendak masuk ke ruangan di gedung DPRD Sampang, massa di hadang puluhan aparat polres sampang. Sempat terjadi aksi dorong dengan polisi hingga korlap aksi meminta massa tenang. “jika sampai lima belas menit tidak ada anggota dewan yang menemui kami, maka kami akan masuk ke dalam melakukan sweeping,” teriak koorlap aksi Yusuf

Dikatakan Yusuf, hingga saat ini APBD Sampang belum disahkan, belum disahkannya APBD ini mungkin kurang dana untuk anggota dewan. “kalau APBD tidak disyahkan, Dewan jug aakan kekuranagn dana,” kata Yusuf.

meski sudah memasuki tahun 2013, namun APBD Sampang hingga saat ini belum disahkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sampang. akibatnya jika hingga awal pebruari 2013, APBD belum juga disahkan, maka APBD Sampang akan terancam di potong 30 persen oleh pemerintah pusat.

Sementara itu Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah kepada pendemo mengatakan, belum disahkannya APBD karena racangan APBD baru masuk pada bulan Desember lalu, yang bersamaan dengan digelarnya Pilkada Sampang. hampir semua anggota dewan sibuk karena banyaknya calon bupati yang ikut melalui partai politik.

Selengkapnya Baca, disini