Kebangkitas Sepak Bola Madura adalah Kerja Keras Warga Madura

News Madura, Bangkalan. Persepakbolaan pulau Madura kini mulai dikenal oleh publik sepakbola tanah air. Hal ini seiring bangkitnya olahraga bola sepak tersebut lewat keberadaan Persepam Madura United (PMU) dan Perseba Bangkalan. PMU kini berlaga di ISL, sementara Perseba menjalani babak 12 besar divisi utama PT LI musim kompetisi 2013.

Manager PMU Achsanul Qasasi (AQ) menyatakan, dua klub tersebut menjadi duta bagi sepakbola Madura saat ini di pentas sepakbola nasional. “Satu dua tahun terakhir ini bisa dibilang era kebangkitan sepakbola Madura. Dulu orang tidak tahu seperti apa wajah sepakbola di Madura, tapi sekarang pasti berbeda jauh”,ujar AQ kepada maduracorner.com, kamis sore (11/7).

Menurut laki-laki asal Lenteng, Sumenep, Madura tersebut, bangkitnya sepakbola Madura buah dari kerja keras semua komponen pecinta sepakbola di pulau garam ini. “Kebangkitan sepakbola Madura harus diakui, telah memberi efek positif bagi citra pulau Madura sendiri. Bahwa Madura kini tidak hanya memiliki Kerapan Sapi yang bisa dibanggakan, tapi juga sepakbola!”,cetusnya.

AQ yang juga anggota DPR RI ini mengungkapkan, Perseba Bangkalan memberi tonggak kebangkitan sepakbola di Madura. Hal ini didasari fakta bahwa, klub berjuluk Laskar Suramadu tersebut mampu tampil sebagai juara I Piala Suratin. Perseba U-18 mampu tampil sebagai kampiun pada tahun 2009.

“Saya salut buat Manager Perseba kala itu, RAM Halili dan PSSI Pengkab Bangkalan yang dipimpin Imron Fatah. Keduanya menjadi pioneer bagi kebangkitan sepakbola di tanah Madura. Karena gelar itu adalah gelar nasional pertama yang bisa diperoleh klub asal Madura”,ungkap AQ lagi.

AQ menceritakan, berawal dari inilah dirinya kemudian bertekad membawa klub asal Madura ke kasta kompetisi tertinggi di Indonesia. “Kebetulan Persepam saat itu yang ada di level divisi paling atas dibanding klub-klub Madura lainnya. Alhamdulillah bisa tembus ISL mulai musim ini sehingga menjadi klub Madura pertama di ISL”,ceritanya. “Itulah mengapa saya bilang, Madura harus bangga memiliki PMU dan Perseba”,tambah AQ lagi.

Seiring berjalannya waktu, AQ pun sering mendapat tanggapan positif terkait sepakbola di Madura. Bahkan saat bertemu komunitas orang Madura di beberapa wilayah Indonesia kala menjalankan tugas selaku legislator pusat, AQ mendapat pertanyaan dan komentar seputar sepakbola Madura. “Mereka memberi dukungan penuh bagi perkembangan sepakbola Madura yang lebih baik di masa mendatang”,pungkasnya. (maduracorner.com)

Suara Muslimat PKB siap diambil alih Bambang-Said

News-Madura, Sumenep. Suara sekitar 5 Juataan se-Jatim terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja yang mayoritas dari Muslimat NU atau PKB menarik pasangan lain. Oleh sebab itu, jika pasangan calon yang diusung PKB Jatim dan beberapa parpol non parlemen ini tidak lolos, maka pasangan Bambang DH-Said Abdullah yang diusung PDIP siap mengambil alih dukungan tersebut. Bendahara Tim Pemenangan pasangan BDH-Said Abdullah, Saleh Ismail Mukadar, Rabu (10/7/2013) mengaku, kalau ternyata pasangan Khofifah-Herman nantinya tidak lolos maju pemilukada Jatim 29 Agustus 2013, maka para pendukung militan Jatim Berkah (Bersama Khofifah-Herman) bisa menjadi peluang baru untuk didekati dan beralih suara mendukung pasangan calon yang diusung PDIP Jatim.

"Daripada para pendukungnya golput lebih baik memilih calon yang bisa merubah Jatim menjadi lebih baik," katanya.

Menurut Saleh, upaya untuk mengambil alih pendukung Khofifah jika Ketua Umum PP Muslimat NU itu gagal melaju di pemilukada Jatim, sudah dilakukan oleh tim Bambang-Said dengan cara mendekati sejumlah kalangan tokoh NU. Salah satunya pertemuan antara Said Abdullah dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga Ketua Umum DPP PKB. "Mungkin dengan pertemuan itu bisa terjalin kedekatan dengan PKB dan pendukung Khofifah-Herman bisa beralih mendukung dan memenangkan Bambang-Said," ujar anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengaku tidak segampang itu mengalihkan suara ke pasangan lain. Sebaliknya pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini yakin pasangan Khofifah-Herman lolos dalam pemilukada Jatim 2013. "Tidak ada pengalihan dukungan kepada siapapun juga. Toh, kami terus berikhtiar dan yakin pasangan yang didukung PKB akan lolos. Dan kami siap menggerakan mesin politik secara maksimal," tegas kakak kandung Cak Imin ini.

Menurut politisi asli Jombang, pertemuan antara Said Abdullah dengan Muhaimin Iskandar di Jakarta hanyalah pertemuan biasa dan mantan teman se-komisi di DPR RI. "Itu hanyalah pertemuan biasa antara sahabat dan tidak ada yang dibicarakan khususnya soal pengalihan dukungan," dalihnya. (madurachannel.com)

Daging ayam dan Bawang Naik hingga 10 Persen

News-Madura, Sumenep. Di pasar anom Sumenep Jawa Timur, Selasa, 9 juli harga bawang merah mencapai 40 ribu rupiah per Kilogram. Harga tersebut naik 100 % dari sebelumnya, hanya 20 ribu rupiah per Kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai. Cabai kecil yang harga sebelumnya 40 ribu rupiah per kilogram, saat ini naik menjadi 60 ribu rupiah per Kilogram.

Adapun daging ayam potong naik dari 20 ribu rupiah per kilo gram menjadi 30 ribu rupiah. Daging sapi juga naik dari 85 ribu rupiah per kilo menjadi 90 ribu rupiah. Sedangkan harga beras,telur dan gula masih tetap tidak ada perubahan dari harga sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan sejumlah konsumen mengeluh, karena besarnya biaya hidup warga dalam menjalani bulan puasa. Warga berharap, pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Panen Lebih Awal Karena Padi Roboh

News-Madura, Sumenep. Para petani tampak antusias memanen padi mereka yang roboh lantaran direndam air. Takut buliran padi yang mulai menguning membusuk mereka terpaksa memanen lebih awal.karena jika tetap dibiarkan lama terendam air maka buliran itu tidak dipanen,mereka akan menelan kerugian tidak sedikit. Sutir, salah satu petani mengatakan,sengaja padinya dipanen lebih awal,mengingat saat ini musim penghujan tidak tenttu.sehari kadang cerah sehari kadang hujan. Kekehawatiran itu membuat ia antusias memanen tanaman padi milikknya. Pantauan Madura Channel, padi yang roboh dipanen dan kemudian digiling diambil tiap buliran padi yang sudah mulai menguning. Setelah itu buliran padi dijemur agar tidak membusuk

Said Abdullah Kunjungi Pasar Tradisional

News-Madura, Pamekasan. Awal tiba di pasar kolpajung , pendiri Said Abdullah Institute (SAI) ini, disambut hangat para pedagang dan pengunjung yang berada di pasar, selain bersalaman dengan para pembeli, ia juga menyapa penjual yang memadati pasar.

Anggota DPR-RI Dapil Madura itu juga membeli sejumlah barang yang dijual di pasar, dan bahkan sempat mewawancarai beberapa pedagang. Tidak hanya itu, ia juga sempat ikut makan bersama salah satu penjual daging. Setelah menyantap nasi, MH. Said Abdullah juga membantu memotong daging untuk dijual, bahkan di hadapan para penjual lainnya ia menunjukkan sejumlah daging yang telah dibelinya.

Kedatangan Said ke pasar ini, dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya pedagang pasar, selain itu untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh para pedagang. Said menambahkan, saat ini masyarakat semakin sulit pasca naiknya harga bahan bakar mintyak (BBM), yang mana harga bahan pokok terus mengalami kenaikan, apalagi menjelang bulan ramadan.

Pasangan Bambang DH dalam Pilgub Jatim tersebut berharap, untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah diharap segera menggelar operasi pasar menjelang bulan suci ramadan. Setelah selesai berkelililing di pasar, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung simbol jempol jelang Pilgub itu, melanjutkan kunjungannya ke yayasan Miftahur Rahman di desa tlonto rajeh kecamatan Pasean. Said Abdullah bersama rombongan mengakhiri kunjungannya , dengan kegiatan rutin pembacaan yasin dan ramah tamah (Yasima), di kediaman Moh.Mokri salah satu wartawan Madura Channel, desa bajang kecamatan pakong Pamekasan ,MH Said Abdullah mendapat sambutan positif tokoh masyarakat dan para undangan. (dinQari/ Madura Channel)

Kekerasan Pada Anak Perlu Kita Cegah Bersama

News-Madura, Sumenep. Menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep, perlu keteribatan dari seluruh elemen yang ada, baik instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dari masing-masing individu, sehingga jika semua bersinergi akan lebih maksimal dalam penanganannya.

Sebab, berdasarkan kajian dari sejumlah kasus yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumenep, maupun yang diproses hukum, salah satu faktor penyebab mereka mengalami kekerasan, karena pengaruh tontonan yang tidak mendidik maupun sarana komunikasi yag tidak dipergunakan dengan semestinya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPNP-KB) Kabupaten Sumenep, H. Ach. Masuni, SE, MM melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dra. Hj. Sri Nurhayati, M.Hum kepada News Room, Selasa (02/07) menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari tersangka maupun korban, memang media dan alat komunikasi menjadi alat terjadinya pelecehan seksual maupun kekerasan.

“Bayangkan, jika seorang anak perempuan dibawah umur yang terpaksa selalu melayani perlakuan bejat, karena adegan pertama kali yang dilakukan direkam melalui HP, kemudian setiap akan mengulangi dijadikan ancaman akan disebar luaskan jika tidak menuruti kemauannya,”ujar Hj. Sri Nurhayati dengan iba.

Menurut mantan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumenep ini, dirinya sangat terenyuh dengan banyaknya kejadian yang menimpa kaumnya tersebut. Untuk itu, pihaknya mengajak instansi terkait ikut serta dalam upaya mencegah hal-hal seperti itu dengan kebijakan.

Misalnya saja, dengan Dinas Pendidikan untuk melarang siswa membawa HP ataupun jika memang itu dijadikan alat komunikasi dengan keluarganya, dititipkan di BK. Disamping menghindari keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran, juga menghindari komunikasi yang mengarah tidak sehat.

Selanjutnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk terus mempublikasikan siaran-siaran mengenai dampak pronografi maupun perilaku negatif lainnya melalui media yang ada. 

Bahkan, bisa bersama Satpol PP dan aparat terkait untuk menertibkan pelayanan internet yang menyediakan konten-konten porno dan semacamnya.

“Jadi, setidaknya upaya awal untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual kepada perempuan dan anak dapat diminimalisasi sedini mungkin,”tambahnya. (sumenep.go.id)

Izin Rumah Sakit Larasati Kembali Dipertanyakan DPRD Pamekasan

News-Madura. Pamekasan. Komisi D DPRD Pamekasan akan melakukan penelitian kembali tentang izin operasional Rumah Sakit Larasati yang terletak di Jalan Mandilaras No.74, Kelurahan Gladakanyar, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan, belum mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Ia mengatakan, dalam sidak yang dilakukan komisi D sebelumnya, rumah sakit milik pejabat publik di Pamekasan tersebut memang belum mengantongi izin.

“Makanya kami akan melakukan penelitian lagi, mempertanyakan kembali kepada pemilik rumah sakit itu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan,” kata Juhaini kepada wartawan, Selasa (2/7/2013).

Juhaini mengemukakan hal ini menanggapi pertanyaan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa Pamekasan yang sebelumnya berunjuk rasa menuntut agar pemkab bertindak tegas menyikapi keberadaan rumah sakit itu yang diketahui belum mengantongi izin operasional.

Rumah Sakit Larasati ini merupakan rumah sakit swasta milik Direktur RSD Dr Martodiwirdjo Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi.

Sebelumnya sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sempat berunjuk rasa memprotes penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Gerakan para aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan ini digelar, setelah menerima keluhan dari sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit itu, bahwa mereka tidak dimintai persetujuan pembangunan rumah sakit.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, setiap pembangunan jenis izin usaha, harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar untuk mendapatkan izin lingkungan atau HO.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, protes atas izin operasional Rumah Sakit milik dr Iri Agus Subaidi itu sebenarnya telah disampaikan aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sejak tahun 2011.

Ketika itu lembaga legislatif langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit itu, dan memang pihak rumah sakit tidak bisa menunjukkan izin operasionalnya. Saat itu Humas Rumah Sakit Larasi Hasbullah beralasan izin operasional Rumah Sakit Larasati masih dipegang Dinas Kesehatan Pamekasan.

Akan tetapi Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Baey sendiri justru mengaku tidak mengetahui adanya izin operasi rumah sakit milik dr Iri Agus Subaidi tersebut dengan alasan yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala Dinkes.

Belakangan, Ismail kepada sejumlah media mengakui bahwa Rumah Sakit Larasati itu memang tidak mengantongi izin operasional.

Selain Rumah Sakit Larasati, katanya ketika itu, pusat pengobatan lainnya yang juga tidak mengantongi izin operasional ialah Rumah Sakit As-Syifa dan klinik Aisyiah.

“Rumah sakit itu merupakan rumah sakit khusus. Di mana untuk Larasati hanya bisa melayani ObsGyn (Kandungan), dan As-Syifa untuk Bedah. Nah, untuk klinik Aisyiah, di sana hanya sebagai klinik pelayanan kesehatan rawat inap,” kata Ismail.

Izin operasional Rumah Sakit Larasati, As-Syifa dan Klinik Aisyiah, kata Ismail Bey saat itu, tidak sesuai dengan praktik operasional di lapangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ia mencontohkan, seperti, Rumah Sakit As-Syifa tetap menerima pasien non bedah dan Klinik Aisyiah menerima operasi caesar bagi pasiennya, serta Rumah Sakit Larasati menerima pasien di luar pasien kandungan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, saat DPRD Pamekasan melakukan sidak, pihak rumah sakit berjanji akan secepatnya mengurus izin operasional, sesuai pola operasional di rumah sakit itu.

“Saat ini kami belum mengetahui karena memang belum melakukan klarifikasi lanjutan dan pihak Rumah Sakit maupun Dinkes belum menyampaikan laporan kepada kami, terkait keberadaan rumah sakit itu apakah sudah mengantongi izin atau belum,” katanya menjelaskan. (Media Madura)